Transformasi digital dalam sektor publik tidak semata-mata berbicara tentang penerapan teknologi informasi, tetapi lebih dalam lagi: menciptakan sebuah budaya baru dalam tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan berorientasi hasil. Budaya digital menuntut perubahan cara berpikir (mindset), cara bekerja (workset), dan cara berinteraksi (skillset) yang berlandaskan pada nilai transparansi, kolaborasi, dan inovasi. Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel, digitalisasi menjadi jembatan menuju pemerintahan yang lebih efektif. Namun, agar digitalisasi tidak menjadi sekadar proyek teknologi, dibutuhkan pembiasaan perilaku digital di setiap level birokrasi—dari pimpinan hingga pelaksana, dari pusat hingga daerah. Melalui pendekatan budaya digital, sektor publik didorong untuk:
- Meningkatkan literasi dan kompetensi digital aparatur negara.
- Mendorong keterbukaan data dan integrasi sistem layanan.
- Mengadopsi prinsip digital by default dalam setiap proses pelayanan publik.
- Memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif melalui kanal digital.
Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi digital sektor publik di kawasan Asia Tenggara. Namun, keberhasilan ini sangat ditentukan oleh komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan digitalisasi sebagai budaya kerja, bukan hanya proyek teknologi sesaat. Dengan membangun budaya digital yang kuat, kita menciptakan birokrasi yang tidak hanya modern secara sistem, tetapi juga humanis dalam pelayanan—mendekatkan negara kepada rakyat melalui kecepatan, keandalan, dan kepercayaan.